Editor : NUR
Jendelainfo.id|| LAHAT – Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa tugas bidang intelijen di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat hanya sebatas mengumpulkan informasi. Padahal, peran mereka jauh lebih strategis, mulai dari deteksi dini potensi gangguan keamanan hingga menjadi garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana, termasuk korupsi.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Lahat, Dicky Dwi Putra, saat menjadi narasumber dalam Podcast PWI Lahat yang dipandu oleh Ketua PWI Lahat, Ehdi Amin, Jumat (24/7/2026).
Dalam diskusi tersebut, Dicky juga menjelaskan struktur organisasi Kejari Lahat di bawah kepemimpinan Kajari Teuku Lutfansyah Adhyaksa Putra, S.H., M.H. Selain Subbagian Pembinaan yang mengurus administrasi dan kepegawaian, terdapat lima bidang teknis utama, yaitu Intelijen, Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), serta Pemulihan Aset.
Dicky menegaskan bahwa fungsi utama Intelijen Kejaksaan adalah melakukan deteksi dan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan penegakan hukum.
“Bidang Intelijen bertindak sebagai pengamanan terdekat bagi pimpinan. Kami memberikan informasi awal untuk pencegahan. Jadi, ketika ada perkara penting atau isu yang berkembang, kami sudah melakukan deteksi dini,” jelasnya.
Terkait upaya pemberantasan korupsi, Dicky menekankan bahwa Kejari Lahat tidak hanya fokus pada penindakan (represif), tetapi juga mengedepankan langkah preventif melalui edukasi. Sosialisasi antikorupsi rutin dilakukan ke berbagai instansi, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, hingga pemerintah desa.
“Jika pemahaman sudah diberikan namun masih terjadi korupsi, maka itu menjadi tanggung jawab pribadi pelakunya. Kami ingin membangun kesadaran hukum sebelum masalah terjadi,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan host mengenai apakah setiap kesalahan administrasi berujung pada korupsi, Dicky menyatakan bahwa Kejaksaan tidak bisa serta-merta menyimpulkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tanpa pemeriksaan mendalam. Setiap dugaan penyimpangan akan ditelusuri secara profesional, seringkali berkoordinasi dengan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menyinggung isu hangat terkait dugaan korupsi di Dinas Perikanan Kabupaten Lahat, Dicky memastikan bahwa laporan masyarakat telah diterima dan sedang dalam tahap penelaahan (preliminary investigation).
“Kami tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Langkah selanjutnya adalah klarifikasi kepada pihak terkait dan turun langsung ke lapangan. Ini dilakukan agar informasi yang kami sampaikan kepada publik berbasis fakta dan hasil pemeriksaan hukum, bukan sekadar asumsi atau opini liar,” tegas Dicky.
Di akhir sesi, Dicky mengajak masyarakat untuk bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terbawa isu yang belum terverifikasi.
“Pesan kami, jangan mudah terpolarisasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Kejaksaan akan bekerja berdasarkan data, fakta, dan ketentuan hukum untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat,” pungkasnya.



















