Editor : NUR
Jendelainfo.id|LAHAT – Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST Msi MM didampingi Wakil Ketua bubuhkan tanda tangan berita acara pengesahan Perda APBD 2026 dan beberapa perda lainnya, disaksikan Bupati Lahat, H Bursah Zarnubi SE dan Wabup, Widia Ningsih SH MH.
Semua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026, sekaligus kesempatan yang sama, juga menutup Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan kedua tahun sidang 2025 yang membahas sejumlah rancangan peraturan daerah tahun 2025.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Lahat, Gaharu SE MM menyampaikan, bahwa agenda telah sesuai jadwal Badan Musyawarah (Banmus).
“Rapat paripurna ini membahas dan mengambil keputusan terhadap Raperda APBD 2026 serta beberapa raperda tahun 2025,” ujar dia didampingi Unsur Pimpinan lainnya.Rabu ( 18/02/26).
Dalam pembahasan, sambhng dia, DPRD dan pemerintah daerah menyepakati dua peraturan daerah. Pertama, Perda tentang APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026. Kedua, Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
“Keduanya tersebut disahkan melalui penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penandatanganan dilakukan di hadapan peserta rapat sebagai bentuk komitmen bersama,” imbaunya.
APBD Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2026 memuat target kinerja terukur dari setiap program pemerintah daerah. Dokumen itu juga mencantumkan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, serta sumber dan penggunaan pembiayaan.
Seluruh asumsi anggaran telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lahat. Pemerintah daerah menekankan bahwa setiap program harus berdampak langsung pada masyarakat.
Perda tentang Ketertiban Umum juga menjadi perhatian khusus. Regulasi ini diharapkan memperkuat upaya menjaga ketenteraman dan pelindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Lahat.
Gaharu menyebutkan, kedua perda tersebut menjadi dasar arah kebijakan pembangunan tahun 2026, agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyusun dokumen pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan.
“Perda ini harus menjadi pedoman kerja. Target kinerja harus terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.
Selain dua perda yang disahkan, DPRD dan pemerintah daerah juga membahas Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Orkes, Band dan Hiburan Lain.
“Namun, raperda tersebut akhirnya ditarik kembali dari pembahasan. Penarikan dilakukan setelah mempertimbangkan dinamika sosial dan masukan dari berbagai pihak, diperlukan pengkajian ulang agar regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi komprehensif sebelum mengajukan kembali raperda tersebut,” ucap dirinya.
Dengan disahkannya APBD 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat kini memiliki dasar hukum, untuk menjalankan program pembangunan tahun depan.
“DPRD menegaskan akan mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran dan akuntabel, dengan harapan agar seluruh kebijakan yang disepakati, mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lahat,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Lahat, H Bursah Zarnubi SE menuturkan, APBD Kabupaten Lahat TA 2026, serta beberapa Perda TA 2025 yang telah disepakati melalui penandatanganan keputusan bersama.
“Memuat target pencapaian kinerja yang terukur daei program-program akan dilaksanakan pemerintah, untuk setiap urusan disertai dengan proyeksi,” paparnya.
Ia menerangkan, pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan serta asumsi mendasarinya, telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Pemkab Lahat.
“Dua perda disetujui tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, dalam pelaksanaan program maupun kegiatan pada 2026 ini, semoga dapat dipedomani oleh tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ucap dia.
Sedangkan, masih ucap H Bursah Zarnubi, perihal penarikan Raperda tentang perubahan atas Perda Lahat No 01/2020 mengenai penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Orkes, Band dan hiburan lainnya.
“Hal ini dengan pertimbangan dari pihak-pihak terkait dan dinamika sosial terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka diperlukan pengkajian ulang atasnya sehingga benar-benar memberikan dampak positif kedepannya kepada penduduk,” tutupnya.



















