Tak Ada Aturan Pemotongan Dana BOS, Tidak Ada Toleransi Untuk Pelaku

- Jurnalis

Minggu, 5 Juli 2026 - 15:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Editor : NUR

Jendelainfo.id|LAHAT – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lahat, Nanda Vinola Harahap, menyatakan sikap tegas terkait dugaan pungutan liar (pungli) berupa pemotongan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per siswa yang belakangan menjadi sorotan publik. Komisi IV menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk penyimpangan di sektor pendidikan karena dinilai merugikan sekolah, siswa, dan masyarakat luas.

 

Nanda menjelaskan bahwa penggunaan Dana BOS telah diatur ketat melalui Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum yang membenarkan adanya pemotongan dana secara massal di ratusan sekolah dengan dalih biaya pengamanan maupun kegiatan taktis lainnya.

Baca Juga :  Lintasi Hutan dan Perkebunan Sawit, Dandim 0405/Lahat Akui Jalan Lingkar Sejauh 2 Kilometer di TMMD Ke-128 Memberi Manfaat untuk Masyarakat

 

“Anggaran BOS memiliki regulasi teknis yang jelas dari pusat. Tidak ada satu pun ketentuan yang membenarkan pemotongan massal dengan alasan apa pun, termasuk biaya pengamanan. Jika hal ini benar terjadi, tindakan tersebut jelas mencederai visi pendidikan gratis dan berkualitas di Kabupaten Lahat,” tegas Nanda.

 

Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Lahat akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat beserta jajaran. Agenda utama rapat tersebut adalah meminta klarifikasi mendetail terkait mekanisme penyaluran dana serta mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas praktik pemotongan tersebut.

Baca Juga :  Satgas TMMD 128 Kodim 0405/Lahat Gali Septic Tank RTLH 3, Sanitasi Rumah Warga Dikebut

 

“Kami akan meminta kejelasan, siapa oknum yang memerintahkan pemotongan tersebut. Apabila terbukti dilakukan secara sistematis, Komisi IV akan merekomendasikan pemberian sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Nanda.

 

Politisi tersebut menambahkan bahwa Komisi IV berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas demi menjaga integritas dunia pendidikan di Lahat. Ia menekankan bahwa jika dugaan pungli terbukti, para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum agar hak-hak masyarakat dan masa depan pendidikan tetap terlindungi.

Berita Terkait

Mahasiswa Unsela Lahat Resmi Diwisuda, Rektor: Gelar Akademik Adalah Awal Pengabdian
Perkokoh Arah Khidmat di Abad Kedua, PCNU Lahat Gelar Pendidikan Kader Khusus untuk Benteng Organisasi
PTBA Optimalkan AI Guna Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability
Reses di SMAN 5 Lahat, Kiky Subagio Tawarkan Dana Hibah Provinsi untuk Perbaikan Sarpras Sekolah
Sampaikan Aspirasi Kepala SMPN 8 Lahat Hadiri Reses 
Sopir Kaget Lihat Asap di Spion, Bus SAN Jurusan Solo-Bengkulu Terbakar di Lahat, Seluruh Penumpang Selamat
Komitmen Bangun Generasi Berkualitas, Program TAMASYA PTBA Raih Penghargaan BKKBN Sumsel
Temukan Indikasi Kerugian Negara, Kejari Lahat Naik Status Kasus Dugaan Korupsi di Bawaslu Lahat ke Tahap Penyidikan
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 15:59 WIB

Mahasiswa Unsela Lahat Resmi Diwisuda, Rektor: Gelar Akademik Adalah Awal Pengabdian

Kamis, 19 November 2026 - 12:55 WIB

Perkokoh Arah Khidmat di Abad Kedua, PCNU Lahat Gelar Pendidikan Kader Khusus untuk Benteng Organisasi

Kamis, 19 November 2026 - 12:46 WIB

PTBA Optimalkan AI Guna Perkuat Kinerja Perusahaan dan Efektivitas Program Sustainability

Selasa, 17 November 2026 - 19:10 WIB

Reses di SMAN 5 Lahat, Kiky Subagio Tawarkan Dana Hibah Provinsi untuk Perbaikan Sarpras Sekolah

Selasa, 17 November 2026 - 18:41 WIB

Sampaikan Aspirasi Kepala SMPN 8 Lahat Hadiri Reses 

Berita Terbaru

LAHAT

Sampaikan Aspirasi Kepala SMPN 8 Lahat Hadiri Reses 

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:41 WIB