Editor : NUR
Jendelainfo.id|LAHAT – Polemik mengenai dugaan budaya kerja Asal Bapak Senang (ABS) di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lahat kembali mencuat. Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Nopran Marjani, secara terbuka menjelaskan maksud dari pernyataannya tersebut dalam Podcast PWI Lahat, Kamis (16/7/2026).
Nopran menegaskan bahwa istilah ABS tidak ditujukan untuk menyerang pribadi pejabat, melainkan mengkritisi pola kerja sebagian OPD yang cenderung hanya menyampaikan kabar baik kepada pimpinan tanpa berani mengungkapkan kondisi riil di lapangan.
“Kalau bisa ya bilang bisa, kalau memang tidak bisa, harus berani menyatakan ketidakmampuan. Jangan semua terlihat siap di atas kertas, namun saat eksekusi justru gagal,” tegas Nopran yang didampingi Ketua PWI Lahat, Ehdi Amin, dan Manajer Podcast, Rivaldo Putra Wansah.
Dalam diskusi tersebut, Nopran menyinggung kasus konkret berupa kegagalan program perikanan senilai Rp2,2 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Program yang diusulkan Dinas Perikanan ini mencakup pembangunan kolam, pengadaan 500 ribu ekor bibit ikan, serta pakan, dengan target keuntungan mencapai Rp3 miliar.
Namun, berdasarkan laporan masyarakat, hasil panen hanya mencapai 3 ton setelah kolam dikuras. Angka ini jauh dari estimasi awal. Nopran menilai kegagalan ini disebabkan oleh lemahnya perencanaan teknis.
“Masalah utamanya ada di perencanaan. Seharusnya kolam dibangun hingga selesai terlebih dahulu, baru bibit ditebar. Jangan mengajukan pembangunan infrastruktur dan pengadaan bibit secara bersamaan tanpa kajian matang,” jelas Nopran.
Menanggapi pertanyaan host mengenai perlunya perombakan struktur OPD untuk mendukung visi-misi Bupati Lahat, Nopran menyatakan tidak semua pejabat berkinerja buruk. Namun, ia menilai adanya kesenjangan antara gagasan strategis Bupati dengan eksekusi di tingkat dinas.
“Bupati kita pemikirannya sudah kelas nasional dan bahkan telah mendatangkan menteri. Pertanyaannya, apakah OPD siap menindaklanjutinya? Faktanya, banyak OPD yang belum ‘nyambung’. Ada yang kinerjanya bagus, ada yang perlu di-rolling (dimutasi), dan ada yang perlu disekolahkan lagi untuk meningkatkan kapasitas,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Nopran menekankan bahwa setiap program pemerintah harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Ia mengingatkan bahwa anggaran negara adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan yang buruk hanya akan menghamburkan uang negara,” pungkas Nopran.
