Editor : NUR
Jendelainfo.id | LAHAT – Permasalahan status jalan akses operasional PT ALR yang dipermasalahkan oleh warga Desa Cempaka Wangi dan Desa Lematang Jaya menemukan titik terang dalam rapat mediasi di ruang rapat Pemkab Lahat, Senin (3/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, pihak PT ALR dan Kepala Desa Sengkuang menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan aset Pertamina yang perbaikannya dilakukan atas izin resmi.
Kepala Desa Sengkuang, Jamhari, memberikan kesaksian penting terkait sejarah jalan tersebut. Ia membenarkan bahwa ruas jalan yang kini menjadi sorotan adalah milik Pertamina. Menurut Jamhari, pihaknya pernah mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk membangun jalan tersebut, namun ditolak karena statusnya bukan aset pemerintah melainkan milik Pertamina
“Memang aset Pertamina. Dulu kami pernah minta ke pemerintah untuk dibangun, tapi ditolak karena bukan jalan milik pemerintah,” tegas Jamhari pada pertemuan mediasi yang dilaksanalam di oproom Pemkab Lahat, Senin( (03/08/26).
Senada dengan hal tersebut, Direktur Operasi PT ALR, Bambang Sudarmono, menjelaskan bahwa perbaikan jalan yang dilakukan perusahaannya semata-mata berdasarkan izin dari Pertamina sebagai pemilik sah lahan. Ia menekankan bahwa permintaan warga agar jalan tersebut “dikembalikan” atau dihibahkan kepada masyarakat berada di luar wewenang PT ALR.
“Masalah masyarakat meminta jalan itu dikembalikan kepada mereka, itu bukan wewenang kami. Itu hak dan kewenangan Pertamina sebagai pemilik aset,” jelas Bambang.
Meski demikian, PT ALR menunjukkan komitmen tinggi terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar. Bambang menuturkan bahwa perusahaan telah menerapkan sejumlah langkah mitigasi, termasuk pemasangan pengaman di tiga titik strategis sepanjang jalan dan penyiraman rutin untuk menekan debu. Selain itu, operasional kendaraan berat akan dihentikan sementara saat ada aktivitas anak sekolah atau warga yang melintas.
Menanggapi masukan dari Pemerintah Kabupaten Lahat yang disampaikan Asisten I Setda Lahat, Rudi Tamrin, PT ALR juga berencana mengubah jadwal operasional hauling menjadi malam hari. Langkah ini diambil demi meminimalisir gangguan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan bersama.
“Saat ini kami beroperasi sangat terbatas. Namun, demi keamanan dan kenyamanan bersama, kami rencanakan operasi malam hari sesuai arahan pemerintah,” pungkas Bambang.
Dengan klarifikasi ini, diharapkan semua pihak memahami batas kewenangan masing-masing dan fokus pada pencarian solusi win-win solution tanpa mengganggu stabilitas sosial di wilayah tersebut.



















