Editor : NUR
Jendelinfo.id|LAHAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Rapat Koordinasi Peninjauan Ulang Verifikasi Administrasi (PUVA) dalam rangka penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Ops Room Pemkab Lahat, Rabu (8/7/2026), ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Ir. H. Izra Maitha, M.Si., mewakili Bupati Lahat, serta Kepala DP3A Hj. Nurlela, S.Ag., seluruh Kepala OPD, Camat, dan perwakilan organisasi terkait.
Rapat ini merupakan tindak lanjut strategis menjelang penilaian KLA tahun 2026 yang akan dilaksanakan secara daring (zoom meeting) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Lahat sesuai dengan indikator nasional.
Sekda Izra Maitha menekankan bahwa pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak bukan sekadar administrasi, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa proses PUVA menjadi tahapan krusial untuk memvalidasi dokumen pendukung, program, dan kebijakan yang telah dijalankan.
“Kabupaten Layak Anak bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah, lembaga, dunia usaha, masyarakat, hingga keluarga. Diperlukan kerja sama dan komitmen kuat agar target kita tercapai,” ujar Izra.
Ia juga menginstruksikan seluruh OPD dan instansi terkait untuk meningkatkan koordinasi, melengkapi data, serta memastikan ketersediaan bukti dukung (evidence) agar proses verifikasi berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala DP3A Lahat, Hj. Nurlela, S.Ag., menyoroti sejumlah kendala teknis dalam pengisian indikator, khususnya terkait ketersediaan anggaran dan kelengkapan data dari masing-masing sektor.
“Mengingat penghargaan KLA akan diberikan pada Juli 2027, maka pengisian indikator saat ini sangat menentukan. Kami meminta agar jika ada kekurangan data atau kebutuhan mendesak, segera diusulkan dalam perubahan anggaran (PA),” jelas Nurlela.
Nurlela mengakui adanya hambatan komunikasi antara operator DP3A dengan penanggung jawab data di setiap OPD. Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami peran masing-masing, menyelesaikan kendala lapangan, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian indikator KLA sebelum diserahkan ke pusat.



















