Editor : NUR
Jendelainfo.id|LAHAT – Tanah warisan sering kali menjadi persoalan sensitif sekaligus rumit, terutama ketika menyangkut aspek hukum dan administrasi, masih banyak masyarakat yang menunda bahkan mengabaikan proses balik nama harta warisan, padahal hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik keluarga, sengketa hukum, hingga kesulitan ketika tanah hendak dijual atau diagunkan.
Kepala BPN Lahat melalui Kasi PHPT(Penerapan Hak dan Pendaftaran Tanah ) Kantor BPN Lahat Eriko Romadhan menyampaikan, untuk membuat sertifikat harta waris ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai administrasi agar dapat diproses.
” Yang menjadi landasan didalam proses pengurusan harta waris adalah adanya surat ahli waris yang dibuktikan oleh lurah/kades dan camat. Serta akte kematian pemilik waris yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil,” tuturnya,Selasa (06/01/26).
Lebih lanjut dikatakannya apabila penerima warisan hanya satu orang, maka pendaftaran tanah berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Akan tetapi bila penerima warisan lebih dari satu orang, maka pendaftaran tanah berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang di tanda tangani oleh seluruh ahli waris.
Pembuatan sertifikat harta waris yang dimiliki oleh lebih dari satu orang ahli waris maka didalam sertifikat dapat dicantumkan semua nama ahli waris, hanya saja di formulir penanda tanganan di BPN itu dibuatkan surat kuasa untuk pengurusan dan penanda tanganan
“ Didalam pengurusan sertifikat apabila dikuasakan maka harus ada surat kuasa,fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) pemberi kuasa, “ jelasnya.
Surat kepemilikan hak warsi harus dikukuhkan dengan sertifikat agar terhindar dari masalah yang akan berujung ke ranah hukum



















