Editor : NUR
Jendelainfo.id | LAHAT – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat secara resmi meningkatkan status penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lahat. Status yang sebelumnya berada dalam tahap penyelidikan, kini telah dinaikkan menjadi penyidikan.
Langkah progresif ini diambil setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Lahat menyelesaikan serangkaian pemeriksaan intensif berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Nomor: PRINT-1757/L.6.14/Fd.1/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2025.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lahat, Dicky Dwi Putra, SH., MH., yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, Teuku Luftansya Adyaksa Putra, SH., MH., mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 15 pihak terkait—termasuk sejumlah Komisioner Bawaslu Lahat—menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi.
“Hasil dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,” ungkap Dicky Dwi Putra, Senin (16/11/2026).
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kajari Lahat kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindhuk) Nomor: PRINT2502/L.6.14/Fd.1/11/2026 pada tanggal 9 November 2026. Peningkatan status ini bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti yang sah dan lengkap guna mengungkap secara tuntas dugaan penyimpangan di tubuh Bawaslu Lahat, serta untuk menetapkan tersangka jika bukti-bukti telah memenuhi unsur hukum.
Dicky Dwi Putra menegaskan bahwa proses penyidikan ke depan akan dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Tim penyidik juga berkomitmen untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) serta menghormati hak-hak hukum setiap individu yang terlibat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lahat akan melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan secara profesional… dengan tetap menjungjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta menghormati hak-hak setiap orang,” pungkasnya.
Masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum ini demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di Kabupaten Lahat.