Editor : NUR
Jendelainfo.id | LAHAT – Status jalan akses menuju area operasional PT ALR terus berkembang seiring teror yang dilakukan oleh oknum kepada PT ALR dengan mengatakan jalan tersebut adalah jalan HTI dan sebagian mengatakan kalan tesebut merupakan jalan umum dan nasional. Di tengah ketegangan tersebut, seorang warga Desa Lematang Jaya yang meminta identitasnya dirahasiakan memberikan kesaksian penting mengenai sejarah pembentukan jalan tersebut. Jumat (31/7/2026).
Warga yang telah bermukim di kawasan SP 3 sejak sebelum wilayah itu resmi menjadi Desa Cempaka Wangi ini menyatakan bahwa badan jalan yang kini dipermasalahkan sebenarnya merupakan aset yang telah dibebaskan oleh Pertamina sekitar tahun 1985. Tujuannya saat itu adalah untuk dijadikan akses masuk ke wilayah operasional perusahaan migas. Dan sekarang yang di gunakan oleh PT ALR dan warga lainnya, setelah jalan tersebut dilakukan pelebaran,perbaikan dan perawatan oleh PT ALR.
“Saya tinggal di SP 3 sebelum jadi Desa Cempaka Wangi. Setahu saya, pada tahun 1985 lahan ini sudah dibebaskan oleh Pertamina untuk akses operasional mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, narasumber meluruskan anggapan sebagian warga yang menyebut ruas tersebut sebagai “Jalan Barito”. Menurutnya, penyebutan itu keliru karena Jalan Barito terletak di SP 3, bukan di jalur yang masuk ke wilayah Nanjungan. Ia juga menegaskan bahwa status jalan ini pernah diakui secara administratif dalam Peta Kesepakatan Batas Tiga Desa yang diterbitkan tahun 1999 dan disepakati oleh Pemerintah Desa Nanjungan, Sengkuang, dan Tanjung Jambu. Dalam dokumen tersebut, ruas jalan ini secara eksplisit dinyatakan sebagai Jalan Pertamina.
“Mengingat lahan tersebut telah dibebaskan oleh Pertamina dan statusnya telah disepakati oleh tiga desa, dengn adanya peristiwa ini muncul pertanyaan apakah pemerintah telah melakukan perubahan yang luput dari pengetahuan kami. Oleh karena itu, kami akan menunggu klarifikasi dari pihak berwenang,” tambahnya.
Kesaksian ini menambah kompleksitas peristiwa yang menuntut penyelesaian berbasis data faktual. Para pihak berharap konflik dapat diselesaikan melalui pembuktian dokumen resmi, rekam jejak historis, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini krusial agar tidak menimbulkan konflik sosial berkepanjangan maupun mengganggu aktivitas masyarakat dan perusahaan pengguna jalan.



















